Ketua Yayasan Pengembangan dan Pelayanan Sosial Aweida (YAPPSA) Papua, Gr. Sam Gobay, SE, (Foto: Dok/KM)
Timika, (KM)--- Toko mudah pendidikan papua, Ketua Yayasan Pengembangan dan Pelayanan Sosial Aweida (YAPPSA) Papua, Gr. Sam Gobay, SE, menyatakan rata-rata pendidikan papua, jakarta gagal membangun Pendidikan Papua dengan serius.
                    
Pendidikan baik dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT), sebaiknya pemerintah membangun sistim pendidikan sesuai kondisi daerah Indonesia lebih khususnya Papua.

“Selama ini, kondisi pendidikan papua pemerintah tidak serius menangani, dan tidak merata dengan pulau lain Indonesia, tapi papua distikma, separatis, GPK dan sejenisnya, “kata Sam kepada www.kabarmapegaa.com, pada rabu (20/07/2016).

Kata dia, negara dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan, seharusnya pendidikan diutamakan di papua, tapi selama ini, pemerintah tidak serius membangun.

“Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, mengatakan, Separatisme Papua lahir karena Tingkat Pendidikan yang rendah, kepada wartawan CNN Indo pada 15/7 2016)”

Sam, menilai, selama ini pemerintah kegagalan membangun sistim pendidikan yang bermutuh di papua, saya sebagai salah satu toko mudah pelaku peduli pemerhati pendidikan papua, sangat mengesal dengan sikap seorang menteri yang mengeluarkan kata “Separatis”.

“ungkapan kata separatis ini membunuh pendidikan papua, yang jelas kami bukan separatis, jangan stigma kami dengan kata-kata yang tidak membangun,”tegasnya.

Lanjut Sam, kami membangun pendidikan hampir 20 tahun lebih melalui YAPSSA, berkipra dalam membangun pendidikan papua, dari tahun ke tahun, Kemendikbud tidak pernah datang ke papua untuk melihat langsung perkembangan pendidikan di papua.

“ia juga berharap, untuk membangun pendidikan papua, bukan mencari harta kekayaan, tapi membangun dari hati ke hati, untuk membentuk karakter generasi papua yang berguna, dengan sistim pendidikan yang layak, “ungkapnya.


Sam juga menambahkan, anak-anak pewaris bangsa, mahasiswa papua di Jogya yang dikepung selama dua hari 15-16 Juli 2016 kemarin, oleh pihak ormas dan aparat Kepolisian Polda DIY, kata dia, bapak presiden Joko Widodo segara melihat secara serius, cara-cara ini bukan mengelesaikan masalah.

Ini negara demokrasi, setiap orang mengeluarkan isi hati didepan umum melalui tulisan dan lisan dijamin UUD, kenyataan yang dialami mahasiswa papua seakan teroris, kami bukan teroris, separatis.

kami harap hal semacam ini tidak terjadi lagi terhadap mahasiswa papua kedepan, "tujuan mereka adalah belajar dan berjuang nasib mereka dan nasib bangsa,”pungkasnya.


Pewarta: Andy Ogobai
sumber:http://www.kabarmapegaa.com/2016/07/toko-pendidikan-papua-negara-gagal.html